Di dunia bisnis, perusahaan yang akan melakukan merger atau akuisisi perlu untuk melakukan legal audit.
Hal ini memungkinkan perusahaan akan diperiksa dalam aspek kepatuhan dan memastikan setiap dokumen dan inventaris memiliki status hukum.
Untuk lebih memahami mengenai apa itu legal audit, artikel ini akan membahas lebih dalam yang mencakup tujuan, proses, dan kapan hal ini dibutuhkan.
Pengertian Legal Audit
Legal audit adalah pemeriksaan hukum terhadap suatu perusahaan yang mencakup pengujian data dan fakta.
Hal ini memungkinkan auditor akan meninjau operasional perusahaan secara keseluruhan dari aspek hukum, seperti untuk memastikan tingkat kepatuhan auditee terhadap hukum.
Selain itu, legal audit juga menghasilkan sebuah landasan untuk memberikan opini legal mengenai status hukum dan berbagai situasi daripada suatu perusahaan.
Adapun seorang legal auditor tidak hanya akan melakukan uji tuntas, tetapi lebih pada pemeriksaan hukum terhadap suatu badan/ lembaga.
Sehingga pengertian legal audit akan berbeda dengan due diligence yang hanya dapat dipergunakan untuk perusahaan atau badan. Karena audit hukum memungkinkan untuk menilik badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Tujuan dan Manfaat Legal Audit
Pada umumnya, tujuan legal audit adalah untuk menguji tingkat kepatuhan dan keamanannya terhadap aspek hukum dan risiko yang berpotensi membahayakan kekayaan perusahaan.
Adapun secara spesifik, legal audit memiliki tujuan yang beragam berdasarkan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan proses pemeriksaan aspek hukum secara umum:
- Untuk mendapatkan status hukum terhadap dokumen-dokumen yang ditinjau selama proses audit
- Untuk melakukan pengujian legalitas terhadap suatu badan hukum atau usaha
- Untuk melakukan uji kepatuhan terhadap suatu badan hukum atau usaha
- Untuk memberikan opini legal terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan
Adapun berikut adalah beberapa manfaat dari dilakukannya legal audit adalah:
- Mengurangi risiko hukum dengan melakukan peninjauan dan mengatasi potensi terjadinya masalah yang berkaitan dengan hukum
- Mengoptimalkan kepatuhan terhadap hukum dengan memastikan suatu perusahaan taat pada hukum dan peraturan berlaku yang terkait
- Memaksimalkan kinerja perusahaan
- Mengurangi potensi kerugian karena melanggar hukum dan peraturan terkait
- Menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan
- Meningkatkan nama baik perusahaan di hadapan para pemangku kepentingan
Baca Juga: Risiko Audit: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menentukan
Dokumen Legal Audit
Dalam mencapai hasil audit yang dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan mengurangi risiko terjadinya masalah yang berkaitan dengan hukum, auditor perlu untuk melakukan identifikasi awal terhadap beberapa dokumen.
Berikut adalah beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses legal audit ini:
- Anggaran dasar perusahaan, yang mencakup akta perusahaan, struktur organisasi, catatan data pemasukan modal perusahaan, dan anggaran dasar yang disesuaikan dengan UU No.1 Tahun 1995 dengan PT.
- Dokumen aset perusahaan, yang berisikan sertifikat tanah, dokumen tanda bukti kepemilikan kendaraan, data kepemilikan saham, perjanjian dengan supplier, dan lain sebagainya
- Perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga, yang mencakup perjanjian yang dibuat dan ditandatangani seperti perjanjian kerja sama, perjanjian para pemegang saham, perjanjian hutang piutang, dan lainnya.
- Dokumen perizinan dan persetujuan perusahaan, yang mencakup surat domisili perusahaan, perizinan dan persetujuan dari instansi pemerintah, dan lain sebagainya.
- Dokumen kepegawaian, yang mencakup peraturan perusahaan, dokumen jaminan sosial tenaga kerja, surat izin tenaga kerja asing, dokumen mengenai upah pekerja, kesepakatan kerja, dan lainnya.
- Dokumen asuransi perusahaan, yang berupa dokumen NPWP perusahaan, dokumen pajak bumi bangunan, dan sebagainya.
- Dokumen sengketa, yang mana dokumen yang berkaitan dengan adanya tuntutan atau sengketa atas perusahaan dari pengadilan internal maupun eksternal.
Selain mengidentifikasi dokumen-dokumen tersebut, auditor dalam melakukan proses peninjauan pada area dan objek tertentu secara langsung untuk memastikan kevalidannya.
Kemudian auditor juga dapat lanjut memeriksa dokumen lainnya yang berkaitan dengan perusahaan atau auditee.
Selanjutnya adalah proses legal audit dalam mengidentifikasi beberapa sumber informasi lainnya, seperti pengadilan, laporan keuangan, dan lainnya.
Proses Pelaksanaan Legal Audit
1. Menyusun kerangka perencanaan
Dalam tahap ini, auditor akan menyusun kerangka perencanaan untuk memastikan proses berjalan dengan optimal.
Hal itu mencakup tujuan penugasan auditor, ruang lingkup tugas auditor, materi uji kepatuhan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait, klasifikasi manajerial dan pembagian tugas berdasarkan keahlian, sarana-prasarana dan anggaran biaya, juga jadwal pekerjaan.
2. Menyusun ruang lingkup pelaksanaan
Penyusunan ruang lingkup yang telah tertera dalam surat penugasan dibuat dalam kertas kerja sesuai dengan permintaan dari auditee.
3. Mengumpulkan peraturan terkait
Dalam tahap ini, auditor perlu memastikan peraturan yang digunakan sesuai dengan yang ada dalam surat penugasan.
Peraturan yang telah dihimpun kemudian akan diverifikasi dan dikelompokkan berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia, terutama UU No. 12 Tahun 2011.
4. Menentukan materi audit
Auditor pada tahap ini akan menghimpun objek yang mencakup dokumentasi dan pengamatan untuk diidentifikasi akan kepatuhannya terhadap UU yang berlaku berdasarkan surat penugasan.
5. Membentuk tim kerja audit
Tim kerja audit yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya akan melakukan klasifikasi manajerial dan tiap anggota akan mendapatkan tanggung jawab dalam tugas persiapan sarana-prasarana.
6. Menentukan jadwal pelaksanaan
Tahap ini memungkinkan auditor akan menetapkan jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dimana semakin sulit dan rumit tugasnya maka waktu pengerjaannya dapat semakin panjang.
7. Menentukan anggaran biaya
Penetapan anggaran biaya juga sangat berbeda-beda pada pelaksanaannya. Hal ini tergantung pada tingkat kesulitannya, sumber daya, ruang lingkup pekerjaan dan penugasan.
8. Menyusun laporan hasil audit
Auditor akan menyusun laporan hasil audit atau yang biasa disebut kertas kerja dengan sistematis dan terstruktur. Dimulai dari pendahuluan, tujuan penugasan, identitas auditor dan tim kerja auditor.
Selanjutnya adalah identitas penerima laporan, identitas auditee, landasan atau alasan penunjukkan sebagai legal auditor, tujuan penugasan audit, isi materi audit, dan ringkasan pelaksanaan dari auditor.
Kemudian dilanjut dengan poin asumsi serta kualifikasi, ringkasan dari eksekutif, hasil audit, opini legal, dan penutup.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu Siklus Audit, Tahapan, dan Jenis-Jenisnya!
Contoh Legal Audit
Beberapa kasus yang dapat ditangani dengan melakukan legal audit secara umum digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan terkait telah mematuhi peraturan yang berlaku dan bebas dari risiko hukum.
Berikut adalah contoh legal audit pada perusahaan:
- IPO atau Initial Public Offering yang akan dilakukan suatu perusahaan
- Merger, akuisisi, atau konsolidasi yang akan dilakukan oleh perusahaan
- Transaksi kredit sindikasi oleh suatu perusahaan
- Perusahan yang akan dijual dan telah memiliki calon pembeli
Kesimpulan
Legal audit memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat hukum dan saran langkah hukum yang dapat diambil oleh auditee terhadap lembaga atau perusahaan terkait.
Karena itulah seorang auditor pada proses audit hukum harus mampu menjabarkan apa-apa yang terjadi pada perusahaan terhadap klien.
Jika Anda membutuhkan layanan audit untuk perusahaan Anda, Audithink hadir untuk mempermudah proses audit. Silakan menjadwalkan demo aplikasi dan mendeskripsikan audit yang Anda butuhkan, atau langsung saja menghubungi kontak kami untuk info selengkapnya!
