Pada dasarnya audit pajak berbeda dengan audit lainnya yang mana perusahaan akan menugaskan tim audit internal atau eksternal untuk memeriksa keuangan dan operasionalnya.
Hal ini karena audit pajak tidak dilakukan atas permintaan organisasi atau perusahaan, melainkan sebagai otoritas pajak.
Selain itu, audit pajak tidak perlu dilakukan oleh setiap wajib pajak karena DJP akan menentukan siapa saja yang perlu diperiksa berdasarkan sistem seleksi risiko.
Para wajib pajak yang ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam laporan pajak tidak dapat menolak audit pajak yang dilakukan oleh DJP, karena ini bersifat wajib.
Apa Itu Audit Pajak
Audit pajak adalah kegiatan pemeriksaan pajak yang memungkinkan DJP untuk menghimpun dan menganalisis data perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan peraturan perpajakan.
DJP akan menyampaikan surat panggilan berupa Surat Pemeriksaan dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
Penyampaian SPHP tersebut juga akan melampirkan daftar temuan hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh wajib pajak untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajibannya selama audit pajak.
DJP atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengarahkan seorang auditor pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak.
Hal ini menjadi tanggung jawab DJP dalam menjalankan peraturan, yakni dengan melakukan audit kepatuhan untuk memeriksa kepatuhan dan kesesuaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan.
Mengapa Audit Pajak Diperlukan?
Pada dasarnya, sistem pajak di Indonesia yang self-assessment menjadi alasan mengapa diperlukannya audit pajak.
Sistem tersebut memungkinkan para wajib pajak yang meliputi, individu, organisasi, dan perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri.
Hal ini yang membuat diperlukannya pemeriksaan pada kesesuaian laporan terhadap aturan yang terkait.
Adapun dasar hukum dilakukannya audit pajak sesuai dengan UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pembaruan terakhir yakni UU HPP No.7 Tahun 2021.
Diantara pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:
- Pemeriksaan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang meliputi SPT Lebih Bayar, SPT Kurang Bayar, SPT Rugi, dan ketapatan waktu penyampaian.
- Pemeriksaan SPT Negatif, wajib pajak yang melaporkan pajak dalam kondisi rugi atau lebih bayar, sehingga pemeriksaan ini dilakukan untuk meninjau kewajiban perpajakan sudah terpenuhi atau belum.
Mudahnya, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian laporan wajib pajak dengan kenyataan dan tidak adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran perpajakan.
Adapun audit pajak juga dilakukan ketika terjadi beberapa hal berikut ini:
- Pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak efektif
- Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan jabatan
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan jabatan
- Pencabutan pengukuhan PKP
- Pengajuan banding atau keberatan atas keputusan yang dibuat DJP atau pemerintah
- Pengumpulan informasi pendukung untuk menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- Identifikasi dan penetapan wajib pajak di daerah terpencil
- Identifikasi dan penetapan lokasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan tujuan administratif lainnya
Jenis-Jenis Audit Pajak
Dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terdapat dua bentuk pemeriksaan yang dilakukan. Diantara jenis-jenis audit pajak adalah pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
1. Pemeriksaan Lapangan
Lokasi: audit pajak dilaksanakan di lokasi tempat tinggal wajib pajak, tempat kerja, tempat usaha, dan lokasi lain dianggap perlu oleh auditor untuk diperiksa.
Durasi: pemeriksaan dilaksanakan paling lama 6 bulan yang terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan sampai pada wajib pajak hingga SPHP sampai pada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.
Tujuan: pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
Hasil: auditor akan menyampaikan SPHP beserta temuan dari hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor
Lokasi: audit pajak dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau di Kantor Pelayanan Pajak.
Durasi: pemeriksaan ini dilaksanakan paling lama selama 4 bulan yang terhitung sejak wajib pajak datang memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor hingga SPHP sampai pada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.
Tujuan: pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian laporan perpajakan wajib pajak dengan peraturan perpajakan.
Hasil: auditor akan menyampaikan SPHP dengan lampiran temuan hasil pemeriksaan.
Dokumen Audit Pajak yang Diperlukan
Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk proses audit pajak adalah sebagai berikut:
- Laporan keuangan atau pembukuan
- Dokumen pelaporan pajak
- Laporan hasil audit internal
- Dokumen rekening bank
- Dokumen kontrak yang berkaitan dengan aktivitas pajak
- Dokumen aset
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan wajib pajak
Proses Audit Pajak
Setelah mengenali beberapa hal mengenai audit pajak sebelumnya, Anda perlu mengetahui langkah-langkah proses audit pajak ini terlaksana.
Diantara tahapan proses audit yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:
- Mengidentifikasi dan menentukan lokasi wajib pajak yang akan diperiksa
- Menyusun ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi area dan aspek yang akan diperiksa
- Menentukan dokumen atau laporan keuangan milik wajib pajak yang perlu diperiksa
- Menyampaikan surat panggilan kepada wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan
- Memeriksa kelengkapan berkas atau dokumen yang diperlukan dalam proses audit pajak
- Memeriksa dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan dan SPT wajib pajak terhadap aturan perpajakan
- Menyusun temuan pemeriksaan berdasarkan identifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses audit pajak
- Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan temuannya bersama SPHP kepada wajib pajak
Baca Juga: Panduan Lengkap Prosedur Audit, Tahapan, dan Contohnya
Contoh Audit Pajak
Tersangka HBW, seorang direktur PT BPE telah memenuhi panggilan DJP terkait kasus penerbitan faktur pajak fiktif, dimana tindak perpajakan tersebut menimbulkan kerugian kepada pendapatan negara sekitar RP3,7 miliar rupiah.
Tersangka HBW diduga telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya sejak Januari 2018 hingga Mei 2019.
Karena kemungkinan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan pajak PT BPE, seperti faktur pajak yang fiktif, maka HBW akhirnya memenuhi panggilan penyidik DJP untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap II.
Dalam kasus ini, tersangka HBW melanggar Pasal 39A huruf a yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif bisa dipidana”.
Selanjutnya adalah Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:
- Ancaman hukuman: minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun penjara
- Denda: 2 hingga 6 kali jumlah pajak faktur pajak fiktif
Dengan demikian, temuan dalam audit pajak yang menunjukkan ketidaksesuaian laporan dengan aturan perpajakan, memungkinkan DJP menyerahkan tersangka untuk diproses melalui jalur hukum.
Kesimpulan
Demikian adalah penjelasan lengkap mengenai audit pajak yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi terjadinya kecurangan atau pelanggaran pajak.
Tidak hanya audit pajak yang memiliki peran penting dalam meninjau kewajiban perpajakan, karena audit lainnya seperti audit kepatuhan, audit keuangan, dan lainnya juga diperlukan untuk keberlanjutan sebuah perusahaan atau organisasi.
Audithink merupakan aplikasi yang memungkinkan tim audit menjadi lebih mudah dapat menjalankan proses audit, hal ini karena dengan efisiensi waktu dan tenaga dapat memberikan hasil yang optimal.
Audithink juga dilengkapi dengan fitur yang mendukung pertumbuhan perusahaan Anda, seperti Risk Assessment, Planning, Notisi, Monitoring, dan lain sebagainya. Segera jadwalkan demo aplikasi untuk perusahaan Anda dan lihat bagaimana Audithink akan membantu proses audit Anda!
