SPI BUMD adalah Satuan Pengawas Intern, aparat pengawas intern perusahaan yang wajib dibentuk pada setiap Badan Usaha Milik Daerah menurut Pasal 79 PP 54/2017. SPI dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Tugasnya memeriksa operasional dan keuangan, menilai pengendalian, memberi saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut.
Artikel ini ditulis untuk direksi, Dewan Pengawas, Komisaris, dan kepala SPI di Perumda maupun Perseroda. Pasal yang dikutip dicek dari naskah PP 54/2017 per November 2026. Pemerintah sedang menyiapkan perubahan peraturan ini, jadi pastikan kembali sebelum dijadikan dasar keputusan.
Apa Dasar Hukum SPI BUMD?
Dasar utamanya adalah PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bab VI, Bagian Kesatu. Aturan pelaksananya di tiap daerah biasanya ada di peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
| Pasal | Ketentuan |
|---|---|
| Pasal 79 ayat (1) | Pada setiap BUMD dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan |
| Pasal 79 ayat (2) | SPI dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama |
| Pasal 79 ayat (3) | Kepala SPI diangkat setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris |
| Pasal 80 | Tugas SPI: pemeriksaan dan penilaian, keterangan hasil pemeriksaan, memonitor tindak lanjut |
| Pasal 81 | Laporan kepada direktur utama dengan tembusan Dewan Pengawas atau Komisaris |
| Pasal 82 | Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat direksi dan direksi wajib mengambil langkah yang diperlukan |
| Pasal 83 | SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lain |
| Pasal 84 dan 85 | Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit yang menilai hasil audit SPI dan auditor eksternal |
Berapa BUMD yang Belum Memiliki SPI?
Kemendagri melaporkan 1.091 BUMD pada Juli 2025 dengan 678 BUMD untung, 300 rugi, dan 113 belum melapor. Kemendagri juga menyebut 342 BUMD belum memiliki SPI. Angka 342 disampaikan pada Juli 2025 dan disebut lagi pada Juni 2026, jadi mungkin belum diperbarui.
Bagi BUMD yang termasuk kelompok ini, Pasal 79 ayat (1) berarti pembentukan SPI bukan pilihan. Pasal 92 ayat (5) juga meminta penerapan tata kelola perusahaan yang baik paling lambat dua tahun setelah BUMD didirikan.
Apa Tugas SPI BUMD?
| Tugas menurut Pasal 80 | Bentuk pekerjaannya |
|---|---|
| Membantu direktur utama melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberi saran perbaikan | Menyusun rencana audit, program kerja, kertas kerja, dan rekomendasi |
| Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama | Laporan hasil audit dan paparan temuan utama |
| Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan | Pemantauan tindak lanjut dengan tenggat dan bukti penyelesaian |
Kepada Siapa SPI BUMD Melapor?
SPI bertanggung jawab kepada direktur utama. Jalur laporannya berjalan seperti ini:
- SPI menyampaikan laporan hasil tugas kepada direktur utama, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris (Pasal 81 ayat 1).
- SPI dapat memberikan keterangan langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan tersebut (Pasal 81 ayat 2).
- Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan kepada seluruh anggota direksi untuk ditindaklanjuti dalam rapat direksi (Pasal 82 ayat 1).
- Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan (Pasal 82 ayat 2).
Jalur ke Dewan Pengawas atau Komisaris penting untuk menjaga independensi, terutama bila temuan menyangkut direksi. Standar profesi juga menekankan hal ini lewat Global Internal Audit Standards Standar 7.1 tentang independensi organisasi.
Apa Bedanya SPI, Dewan Pengawas, dan Komite Audit?
| Organ | Posisi | Peran terhadap audit |
|---|---|---|
| SPI | Di dalam perusahaan, bertanggung jawab kepada direktur utama | Melaksanakan pemeriksaan dan memonitor tindak lanjut |
| Dewan Pengawas atau Komisaris | Organ pengawas BUMD | Memberi pertimbangan pengangkatan kepala SPI dan menerima tembusan laporan |
| Komite audit | Dibentuk Dewan Pengawas atau Komisaris | Menilai pelaksanaan dan hasil audit SPI serta auditor eksternal |
| Auditor eksternal | Pihak luar perusahaan | Memeriksa sesuai penugasan dan standar yang berlaku |
Pasal 85 menegaskan komite audit membantu memastikan efektivitas pengendalian intern dan tugas auditor eksternal. Jadi komite audit tidak menggantikan SPI.
Bagaimana Cara Membentuk SPI BUMD?
PP 54/2017 menetapkan kewajibannya, tetapi tidak merinci langkah teknis. Urutan berikut adalah praktik yang umum dipakai. Sesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
- Tetapkan posisi SPI dalam struktur organisasi dengan garis tanggung jawab kepada direktur utama.
- Angkat kepala SPI setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- Susun piagam SPI yang mengatur tujuan, wewenang, ruang lingkup, dan pelaporan.
- Penuhi kebutuhan auditor sesuai ukuran dan risiko perusahaan.
- Petakan risiko dan susun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko.
- Tetapkan template kerja: program audit, kertas kerja, format temuan, dan format laporan.
- Buat mekanisme tindak lanjut dengan penanggung jawab dan tenggat yang jelas.
Apa Isi Piagam SPI BUMD?
PP 54/2017 tidak mewajibkan dokumen bernama piagam. Namun Global Internal Audit Standards Standar 6.2 meminta kepala audit internal menyusun piagam, dan dokumen ini memudahkan direksi serta Dewan Pengawas menyepakati peran SPI. Isi yang umum:
- Tujuan dan komitmen terhadap standar
- Kedudukan dan garis pelaporan
- Ruang lingkup dan jenis layanan
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang
- Independensi, objektivitas, dan larangan rangkap tugas
- Persyaratan auditor dan kode etik
- Mekanisme pelaporan dan pemantauan tindak lanjut
- Evaluasi berkala terhadap piagam
Contoh susunannya di lingkungan lain bisa dilihat pada piagam audit internal SPI perguruan tinggi.
Kerangka piagam dua belas bagian, dari dasar penyusunan, kedudukan, tugas, wewenang, independensi, pelaporan, sampai evaluasi piagam, merujuk PP 54/2017. Bagian berwarna kuning tinggal disesuaikan dengan BUMD Anda. Isi form di bawah, file langsung terunduh.
Area Apa yang Biasanya Diperiksa SPI BUMD?
Fokusnya bergantung pada jenis usaha. Tabel berikut adalah contoh awal, bukan daftar wajib.
| Jenis BUMD | Contoh area pemeriksaan |
|---|---|
| Air minum (PDAM atau Perumda) | Pembacaan meter, penagihan, piutang pelanggan, kehilangan air, aset, pengadaan |
| Pasar dan pengelolaan aset | Penerimaan sewa dan retribusi, kontrak penyewa, pemeliharaan aset |
| Transportasi | Pendapatan tiket, pemeliharaan armada, pengadaan suku cadang |
| Perdagangan dan pangan | Persediaan, pembelian, penjualan, piutang |
| Keuangan (BPD, BPR, penjaminan) | Mengikuti aturan OJK di sektornya, misalnya audit intern BPR |
Area umum yang hampir selalu relevan adalah pengadaan, kas, aset, kepegawaian, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. PP 54/2017 juga menyebut pengawasan, pengadaan, dan pengelolaan barang sebagai aspek yang harus dimuat standar operasional prosedur BUMD.
Bagaimana SPI Kecil Tetap Efektif?
Keterbatasan orang adalah kondisi umum, jadi pekerjaan perlu dipilih berdasarkan risiko. Dahulukan area dengan nilai uang besar, temuan berulang, atau keluhan pelanggan yang tinggi. Pakai template yang sama untuk setiap penugasan, dan jadikan pemantauan tindak lanjut sebagai agenda rutin.
Saat jumlah temuan bertambah, Excel mulai sulit dipakai untuk melihat status terkini. Pertimbangan kapan perlu beralih dibahas di audit Excel vs software audit. Untuk SPI BUMD, gambaran penerapannya ada di halaman Audithink untuk BUMD.
FAQ Seputar SPI BUMD
Apakah setiap BUMD wajib memiliki SPI?
Ya. Pasal 79 ayat (1) PP 54/2017 menyatakan pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern.
Kepada siapa kepala SPI BUMD bertanggung jawab?
Kepada direktur utama, sesuai Pasal 79 ayat (2). Laporan hasil tugasnya ditembuskan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
Siapa yang terlibat dalam pengangkatan kepala SPI?
Pengangkatan dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (3).
Apakah BUMD wajib memiliki komite audit?
Pasal 84 ayat (1) menyatakan Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya. Cek juga peraturan daerah setempat untuk ketentuan pelaksananya.
Apakah SPI BUMD harus memiliki piagam?
PP 54/2017 tidak menyebutnya secara khusus. Namun piagam dianjurkan karena Global Internal Audit Standards memintanya dan dokumen ini memperjelas kewenangan SPI.
Penutup
SPI BUMD adalah kewajiban yang sudah jelas dasarnya, yang menentukan adalah cara menjalankannya. Mulailah dari posisi dan piagam yang jelas, rencana audit berbasis risiko, lalu tindak lanjut yang terpantau. Jadwalkan demo Audithink bila ingin melihat pengelolaannya dalam satu sistem.
