Probity audit adalah audit yang dilaksanakan selama proses pengadaan barang atau jasa berlangsung, dengan berlandaskan prinsip kejujuran (probity). Istilah ini paling banyak dipakai pada pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan pedoman resminya di Indonesia ditujukan untuk pengadaan pemerintah.
Karena berjalan bersamaan dengan prosesnya, probity audit dapat menjadi mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan sebelum terjadi pelanggaran hukum atau kerugian, sekaligus mencegah fraud.
Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut pengertian probity audit, tujuan dan manfaatnya, pedoman, contoh laporan hasil, dan langkah-langkah untuk menjalankan pemeriksaannya.
Apa itu Probity Audit?
Probity audit adalah audit yang dilakukan selama proses pengadaan barang atau jasa berlangsung (real time audit) dengan berlandaskan prinsip kejujuran (probity). Audit ini merupakan assurance yang diberikan auditor berupa pengawasan independen atas suatu proses pengadaan.
Probity audit hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap probity requirement, yaitu ketaatan pada prosedur, prinsip, dan etika pengadaan barang atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keyakinan yang diberikan bukan keyakinan mutlak.
Pedoman resmi di Indonesia mengatur probity audit sebagai salah satu penugasan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penerapan prinsip yang sama oleh organisasi non-pemerintah merupakan adaptasi, bukan ketentuan baku.
Apa Arti Kata Probity?
Dalam pedoman probity audit, probity dimaknai sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty).
Dalam audit pengadaan, probity requirement adalah ketaatan pada proses pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, ketaatan pada peraturan lain yang terkait, serta prinsip dan etika pengadaan barang atau jasa.
Apa Dasar Hukum Probity Audit di Indonesia?
Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi dasar bagi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan BPKP tersebut memuat empat pedoman, yaitu pedoman umum, pedoman probity audit, pedoman audit pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pedoman reviu pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 4). Peraturan ini juga mencabut Peraturan Kepala BPKP Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Pasal 9).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua, sehingga pedoman dan laporan probity audit perlu merujuk pada peraturan pengadaan beserta perubahannya.
Instansi dapat mengatur tata caranya lebih lanjut di lingkungan masing-masing. Contohnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Surat Edaran Nomor 01/SE/IJ/2025 tentang Pedoman Probity Audit di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Apa Tujuan dan Manfaat Probity Audit?
Menurut surat edaran tersebut, pedoman probity audit bertujuan untuk:
- meyakinkan bahwa pengadaan barang atau jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sesuai prinsip pengadaan (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel), serta sesuai etika pengadaan;
- meningkatkan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko satuan kerja; dan
- menjadi mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan sebelum terjadi pelanggaran hukum atau kerugian negara, serta mencegah fraud.
Bagi organisasi yang mengadaptasi prinsip probity di luar pemerintah, manfaat berikut juga lazim disebutkan:
- Meminimalisir atau mendeteksi praktik korupsi lebih awal.
- Menghindari konflik dan permasalahan
- Meningkatkan integritas perusahaan melalui perubahan perilaku dan organisasi
- Menambah keyakinan investor maupun klien bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan dilakukan secara jujur dan dapat dipercaya.
- Meminimalisir adanya permasalahan hukum di masa depan.
Pengadaan Seperti Apa yang Perlu Diaudit dengan Probity Audit?
Pedoman probity audit menyebut antara lain kriteria berikut untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan perlu diaudit:
- paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;
- paket pekerjaan memiliki sejarah atau latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis;
- paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
- nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain.
Siapa yang Melakukan Probity Audit?
Pelaksana probity audit adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern, seperti inspektorat jenderal atau inspektorat.
Pedoman di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mensyaratkan probity auditor yang independen, objektif, berintegritas tinggi, tidak memiliki benturan kepentingan, dan bersedia menandatangani pakta integritas sebelum penugasan. Dari sisi formal, auditor idealnya memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang atau jasa, pengalaman dalam audit pengadaan, dan sertifikat jabatan auditor, dengan syarat minimal sertifikasi jabatan auditor dan pengalaman audit pengadaan.
Probity auditor berwenang mengakses penuh dokumen pengadaan, tetapi tanggung jawab untuk menindaklanjuti saran sepenuhnya berada pada pihak yang diaudit. Pedoman tersebut juga merujuk pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
Bagaimana Tahapan Probity Audit?
Tahapan probity audit terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil audit, dengan pendekatan real time.
1. Perencanaan
Tahap ini mencakup mandat tertulis dari pihak yang berwenang, penelaahan awal melalui ekspose dan penilaian risiko penugasan, serta surat pernyataan probity dan surat representasi manajemen. Surat-surat itu menegaskan bahwa probity audit tidak mengambil alih tanggung jawab pihak yang diaudit atas proses pengadaan yang jujur, transparan, dan berintegritas.
2. Pelaksanaan
Audit dilakukan pada tahap pengadaan yang menjadi ruang lingkup, mulai dari perencanaan dan persiapan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak sampai penyerahan hasil pekerjaan sebelum pembayaran 100%.
3. Pengomunikasian hasil audit
Hasil audit dituangkan dalam laporan yang memuat simpulan dan saran. Laporan umumnya disampaikan kepada pihak yang memohon dilaksanakannya probity audit, dan pihak yang diaudit bertanggung jawab menindaklanjuti saran tersebut.
Baca juga:
- Pentingnya Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Organisasi
- Risk Assessment adalah: Arti, Langkah, Matriks, & Contohnya
- Tindak Lanjut Temuan Audit: Penyebab Diabaikan dan Solusinya
Risiko Fraud Apa yang Diperiksa dalam Probity Audit Pengadaan?
Pedoman probity audit meminta auditor mempertimbangkan risiko fraud pada setiap tahap pengadaan. Beberapa modus fraud dalam pengadaan barang atau jasa yang diuraikan pedoman tersebut antara lain:
- menggelembungkan anggaran, harga perkiraan sendiri (HPS), dan harga penawaran;
- menyuap pejabat pengadaan;
- mengatur atau merekayasa proses lelang, misalnya pemenang sudah ditetapkan sebelum lelang;
- memalsukan dokumen perusahaan;
- membuat syarat lelang yang membatasi peserta;
- mengurangi kuantitas atau kualitas barang atau jasa;
- pengadaan fiktif, yaitu pekerjaan dalam satu kontrak yang tidak dilaksanakan;
- kontrak tanpa tersedia anggarannya; dan
- penyalahgunaan teknologi dalam proses pengadaan.
Baca juga:
- Apa itu Fraud Audit? Pengertian, Jenis Kecurangan, dan Pencegahannya
- Apa itu Fraud Triangle dan Cara Identifikasinya yang Tepat
Apa Saja Prinsip dan Etika yang Dipegang Probity Auditor?
Prinsip pengadaan yang menjadi acuan probity audit adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta etika pengadaan barang atau jasa.
Probity auditor perlu bebas dari benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit, menjaga integritas, menandatangani pakta integritas sebelum penugasan, dan menaati standar audit intern pemerintah. Auditor tidak membuat keputusan pengadaan, tetapi memberikan keyakinan dan saran atas proses yang berjalan.
Contoh Laporan Hasil Probity Audit
Contoh berikut adalah ilustrasi fiktif untuk membantu memahami susunan laporan, bukan dokumen resmi. Laporan hasil probity audit memuat dasar audit, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, batasan dan tanggung jawab penugasan, metodologi, informasi umum auditi, daftar data dan dokumen yang digunakan, serta hasil audit berupa simpulan dan saran.
Laporan Hasil Probity Audit
Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Kementerian XYZ
Periode: Januari-Maret 2025
1. Pendahuluan
Probity audit ini dilakukan untuk memastikan proses pengadaan Sistem informasi Manajemen Kepegawaian berlangsung transparan, akuntabel, adil, dan bebas konflik kepentingan. Audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian XYZ berdasarkan surat tugas Nomor 15/ST/2025.
2. Ruang Lingkup
Proses audit mencakup penyusunan dokumen tender, pengumuman dan pendaftaran peserta (penyedia barang atau jasa), evaluasi administrasi, teknis, dan harga, serta penetapan pemenang tender.
3. Metodologi
Probity audit dilakukan melalui beberapa cara. Diantaranya adalah observasi langsung selama proses pengadaan, penelaahan dokumen tender, wawancara dengan panitia dan peserta, dan penilaian kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah.
4. Temuan Utama
- Seluruh dokumen tender tersedia dan dapat diakses oleh seluruh peserta (penyedia barang atau jasa). Tidak ditemukan indikasi pembatasan informasi apapun.
- Proses evaluasi berjalan sesuai kriteria yang tertulis dalam dokumen pemilihan. Tidak ditemukan perlakuan khusus terhadap vendor tertentu.
- Panitia pengadaan barang atau jasa telah mengikuti prosedur Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang atau Jasa. Namun, ditemukan satu kekurangan, yakni berita acara evaluasi teknis tidak mencantumkan rincian bobot penilaian.
- Salah satu anggota panitia menyampaikan adanya hubungan kerja sebelumnya dengan salah satu vendor. Panitia segera mengganti anggota tersebut dan mencatatnya dalam berita acara.
5. Rekomendasi
Maka untuk meningkatkan proses pengadaan barang atau jasa yang transparan, adil, sesuai regulasi, dan terhindar dari konflik kepentingan, beberapa rekomendasi disarankan.
- Menyempurnakan dokumentasi evaluasi dengan melampirkan bobot dan alasan penilaian.
- Memperkuat mekanisme deklarasi konflik kepentingan sejak awal pembentukan panitia.
- Melakukan pelatihan probity bagi anggota panitia ke depan.
6. Kesimpulan
Berdasarkan hasil probity audit yang telah dilaksanakan, proses pengadaan dinilai telah berjalan dengan integritas yang baik dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas, meskipun masih terdapat area yang perlu diperbaiki terkait kelengkapan dokumentasi evaluasi.
7. Penutup
Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pemantauan independen untuk memastikan integritas proses pengadaan.
Inspektorat Kementerian XYZ
(tanda tangan)
[Nama Inspektur]
(contoh ilustrasi)
Bagaimana Langkah-Langkah Melakukan Probity Audit?
Bagi organisasi yang mengadaptasi probity audit, langkah praktis berikut dapat dipakai sebagai gambaran. Tahapan resmi untuk pengadaan pemerintah dijelaskan pada bagian tahapan di atas.
- Penentuan ruang lingkup – auditor menetapkan batasan audit.
- Identifikasi risiko integritas – auditor mengidentifikasi potensi risiko terkait kejujuran proses kegiatan.
- Peninjauan kebijakan dan prosedur – auditor memastikan apakah organisasi memiliki kebijakan, pedoman, aturan, dan mekanisme yang baik.
- Pemeriksaan proses perencanaan – auditor memeriksa tahap awal sebelum kegiatan berlangsung, seperti kebutuhan pengadaan dan justifikasi pemilihan metode.
- Audit proses pemilihan vendor – auditor menilai pemilihan vendor dilakukan adil, transparan, semua dan peserta memiliki akses informasi sama.
- Peninjauan kontrak dan negosiasi – auditor memeriksa korespondensi negosiasi, draft kontrak, persyaratan pembayaran, ruang lingkup kerja, dan perubahan pada kontrak.
- Pemantauan pelaksanaan – probity audit yang bersifat real-time, mengharuskan auditor memantau secara langsung saat kegiatan berlangsung.
- Dokumentasi bukti – auditor mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti yang mendukung proses audit.
- Penyusunan temuan dan rekomendasi – auditor mendokumentasikan temuan dan rekomendasi yang akan disarankan pada organisasi.
- Penyusunan laporan probity audit – auditor menyusun laporan secara terperinci mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
FAQ Seputar Probity Audit
Apa itu probity audit?
Probity audit adalah audit yang dilakukan selama proses pengadaan barang atau jasa berlangsung dengan berlandaskan prinsip kejujuran (probity), yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur, prinsip, dan etika pengadaan telah dipatuhi.
Pengadaan apa saja yang perlu diaudit dengan probity audit?
Antara lain paket pekerjaan yang berisiko tinggi dan kompleks, kontroversial atau terkait masalah hukum, sensitif secara politis, berpotensi konflik kepentingan, menyangkut kepentingan masyarakat luas atau pelayanan dasar, serta bernilai relatif besar.
Apa tujuan dan manfaat probity audit?
Tujuannya meyakinkan bahwa pengadaan sesuai ketentuan, prinsip, dan etika pengadaan, meningkatkan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko, serta menjadi mekanisme peringatan dini dan pencegahan fraud.
Apa prinsip probity audit?
Prinsip pengadaan yang menjadi acuan adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, dengan nilai dasar probity berupa integritas, kebenaran, dan kejujuran.
Apa peran auditor dalam probity audit?
Auditor tidak membuat keputusan, melainkan memantau kesesuaian proses dengan peraturan, memberi masukan ketika ada risiko integritas, mengawasi objektivitas evaluasi, memastikan kelengkapan dokumen, dan menilai integritas proses.
Bagaimana tahapan probity audit?
Tiga tahap: perencanaan (mandat tertulis, ekspose, penilaian risiko, surat pernyataan probity dan surat representasi manajemen), pelaksanaan pada tahap pengadaan yang diaudit, dan pengomunikasian hasil audit berupa laporan simpulan dan saran.
Apa arti kata probity?
Dalam pedoman probity audit, probity berarti integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty).
Siapa yang berwenang melakukan probity audit?
Pelaksananya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti inspektorat jenderal atau inspektorat, dengan auditor yang independen, bebas benturan kepentingan, dan memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan pedoman.
Apa bedanya probity audit dan audit pengadaan?
Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 memuat pedoman yang terpisah untuk probity audit dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 4). Ciri probity audit adalah dilakukan selama proses pengadaan berlangsung dan memberi keyakinan memadai atas probity requirement.
Penutup
Menurut katalog pelatihan Pusdiklatwas BPKP, probity audit yang digunakan di Australia, New Zealand, serta negara-negara persemakmuran diakui dapat meningkatkan kualitas pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, jenis audit ini dipromosikan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih terbuka, bertanggungjawab, transparan, dan uang digunakan dengan tepat.
Untuk mendapatkan hasil audit yang andal dan terpercaya, tidak hanya dibutuhkan auditor profesional, tetapi juga alat yang mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit secara sistematis.
Audithink adalah software manajemen audit internal yang dapat dikustomisasi. Tim audit dapat memakainya untuk perencanaan audit, template program kerja, notifikasi, monitoring tindak lanjut, dan laporan otomatis. Audithink tidak menggantikan pedoman probity audit yang berlaku di instansi Anda.
Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau panduan lebih lengkap terkait aplikasi, hubungi tim Audithink pada kontak yang tersedia.
