Standar Audit Internal di Indonesia dan Pedoman Penerapannya

Standar audit internal di Indonesia merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan fungsi audit internal dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, berbasis risiko, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Namun, tidak terdapat satu standar yang diterapkan secara seragam kepada seluruh organisasi. Pedoman yang harus digunakan bergantung pada status organisasi, sektor industri, serta regulasi yang berlaku.

Perusahaan swasta pada umumnya dapat mengacu pada Global Internal Audit Standards yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors atau The IIA. Sementara itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Emiten, perusahaan publik, bank, dan lembaga jasa keuangan juga harus memperhatikan ketentuan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itu, business owner perlu memahami standar mana yang relevan sebelum membentuk atau mengevaluasi fungsi audit internal di perusahaannya.

Apa Itu Standar Audit Internal?

Standar audit internal adalah seperangkat prinsip dan persyaratan profesional yang mengatur bagaimana fungsi audit internal dibentuk, dikelola, dilaksanakan, dan dievaluasi.

Pedoman ini tidak hanya mengatur prosedur pemeriksaan. Standar juga mengatur kedudukan fungsi audit internal dalam organisasi, kompetensi auditor, hubungan dengan direksi dan dewan komisaris, pengelolaan konflik kepentingan, sampai dengan pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Penerapan standar dibutuhkan agar audit tidak sekadar menjadi aktivitas pemeriksaan administratif. Audit internal seharusnya membantu organisasi mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas:

1. Tata kelola perusahaan.
2. Manajemen risiko.
3. Pengendalian internal.
4. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan.
5. Efisiensi proses operasional.
6. Perlindungan aset dan informasi perusahaan.
7. Pencegahan serta pendeteksian risiko kecurangan.

Dengan standar yang jelas, manajemen dapat memperoleh hasil audit yang lebih konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan tujuan bisnis.

Apa Saja Standar Audit Internal di Indonesia?

Pemilihan standar audit Indonesia harus mempertimbangkan bentuk dan lingkungan organisasi. Berikut beberapa kerangka serta regulasi yang paling relevan.

1. Global Internal Audit Standards dari The IIA

Global Internal Audit Standards atau GIAS merupakan standar profesional yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.

GIAS 2024 diterbitkan sebagai bagian wajib dari International Professional Practices Framework atau IPPF dan berlaku efektif sejak 9 Januari 2025. Standar ini menjadi rujukan global dalam membangun, mengelola, dan mengevaluasi fungsi audit internal.

GIAS terdiri atas lima domain utama.

Domain I: Purpose of Internal Auditing

Domain ini menjelaskan tujuan audit internal dan nilai yang seharusnya diberikan kepada organisasi serta para pemangku kepentingan.

Audit internal diharapkan dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai melalui kegiatan assurance, advisory, insight, dan foresight yang independen serta berbasis risiko.

Domain II: Ethics and Professionalism

Domain ini mengatur perilaku profesional auditor internal, termasuk:

• Integritas.
• Objektivitas.
• Kompetensi.
• Kecermatan profesional.
• Kerahasiaan informasi.

Auditor harus bebas dari bias, benturan kepentingan, serta intervensi yang dapat memengaruhi kesimpulan audit.

Domain III: Governing the Internal Audit Function

Domain ini mengatur bagaimana fungsi audit internal memperoleh mandat, kedudukan, independensi, dan pengawasan yang memadai dari dewan atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup:

• Persetujuan terhadap piagam audit internal.
• Kewenangan mengakses informasi.
• Posisi kepala audit internal.
• Jalur komunikasi dengan direksi dan dewan.
• Pengawasan terhadap kinerja fungsi audit internal.

Domain IV: Managing the Internal Audit Function

Domain ini mengatur pengelolaan fungsi audit internal, mulai dari penyusunan strategi, perencanaan audit, pengelolaan sumber daya, komunikasi dengan pemangku kepentingan, hingga peningkatan kualitas.

Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya, kompetensi, metodologi, dan teknologi yang digunakan sejalan dengan kebutuhan organisasi.

Domain V: Performing Internal Audit Services

Domain ini mengatur pelaksanaan setiap penugasan audit, meliputi:

1. Perencanaan penugasan.
2. Penetapan tujuan dan ruang lingkup.
3. Pengumpulan serta pengujian informasi.
4. Analisis bukti audit.
5. Penyusunan temuan dan kesimpulan.
6. Penyampaian rekomendasi.
7. Komunikasi hasil audit.
8. Pemantauan pelaksanaan rencana tindakan.

Perusahaan swasta dapat menggunakan GIAS sebagai landasan utama untuk membangun metodologi dan sistem audit internal yang profesional.

2. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau SAIPI digunakan dalam kegiatan pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

SAIPI ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI melalui Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021. Standar tersebut wajib diterapkan oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan auditor dalam kegiatan pengawasan intern.

SAIPI 2021 memiliki dua kelompok utama.

Standar Atribut

Standar atribut mengatur karakteristik organisasi dan individu yang melaksanakan pengawasan intern. Ruang lingkupnya antara lain:

• Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab.
• Piagam pengawasan intern.
• Independensi serta objektivitas.
• Kompetensi dan kecermatan profesional.
• Pengembangan profesional berkelanjutan.
• Program penjaminan dan peningkatan kualitas.

Standar Kinerja

Standar kinerja mengatur bagaimana kegiatan pengawasan intern dikelola dan dilaksanakan. Ruang lingkupnya meliputi:

• Pengelolaan pengawasan intern.
• Perencanaan berbasis risiko.
• Pengelolaan sumber daya.
• Koordinasi dengan penyedia assurance lainnya.
• Evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.
• Perencanaan setiap penugasan.
• Pengumpulan dan dokumentasi informasi.
• Komunikasi hasil penugasan.
• Pemantauan tindak lanjut.

Per Juni 2026, AAIPI masih mencantumkan SAIPI 2021 sebagai standar audit intern pemerintah. Namun, proses revisi dan penyelarasan dengan GIAS 2024 sedang dilakukan. Organisasi pemerintah perlu memantau publikasi resmi AAIPI untuk mengetahui pembaruan standar berikutnya.

3. Regulasi OJK untuk Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten dan perusahaan publik harus memperhatikan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Regulasi tersebut mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki Unit Audit Internal. Jumlah auditor perlu disesuaikan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.

Auditor internal juga diharapkan memiliki integritas, independensi, objektivitas, kemampuan komunikasi, pengetahuan audit, pemahaman regulasi, dan kompetensi yang relevan dengan bidang usahanya.

Perusahaan publik wajib memiliki Piagam Audit Internal yang sekurang-kurangnya mengatur:

1. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal.
2. Tugas dan tanggung jawab.
3. Kewenangan auditor internal.
4. Kode etik audit internal.
5. Persyaratan auditor internal.
6. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal.
7. Larangan perangkapan tugas dengan fungsi operasional.

Piagam tersebut ditetapkan oleh direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris.

Unit Audit Internal juga harus dapat mengakses informasi yang relevan, berkomunikasi dengan direksi, dewan komisaris dan komite audit, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit.

4. Regulasi Khusus Berdasarkan Sektor Industri

Selain ketentuan untuk emiten dan perusahaan publik, beberapa sektor memiliki regulasi audit internal yang lebih spesifik.

Contohnya meliputi:

• Bank umum.
• Bank Perekonomian Rakyat.
• Perusahaan asuransi.
• Perusahaan pembiayaan.
• Perusahaan modal ventura.
• Dana pensiun.
• Lembaga keuangan mikro.
• Badan Usaha Milik Negara.
• Organisasi pemerintah pusat dan daerah.

Perusahaan yang bergerak dalam sektor terregulasi perlu memetakan seluruh ketentuan yang berlaku. GIAS dapat digunakan sebagai standar profesional, sedangkan peraturan OJK, peraturan kementerian, atau regulasi sektor lainnya menjadi persyaratan kepatuhan yang harus dipenuhi.

Perbedaan Standar Audit Internal dan Standar Audit Laporan Keuangan

Istilah “standar audit Indonesia” dapat menimbulkan kebingungan karena audit internal dan audit laporan keuangan menggunakan pedoman yang berbeda.

Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP bukanlah pedoman utama untuk mengelola fungsi audit internal perusahaan. SPAP digunakan oleh akuntan publik dalam pemberian jasa profesional, termasuk audit atas laporan keuangan.

Meskipun demikian, auditor internal dan auditor eksternal tetap dapat berkoordinasi agar cakupan assurance tidak tumpang tindih dan risiko penting dapat dievaluasi secara memadai.

Prinsip Utama dalam Standar Audit Internal

Meskipun setiap sektor dapat memiliki ketentuan yang berbeda, terdapat sejumlah prinsip yang secara umum menjadi fondasi audit internal.

1. Integritas dan objektivitas

Auditor harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, profesional, tidak memihak, dan berdasarkan bukti.

Hubungan pribadi, kepentingan finansial, tekanan manajemen, atau keterlibatan auditor dalam proses operasional yang sedang diperiksa dapat memengaruhi objektivitas.

Setiap potensi benturan kepentingan perlu diidentifikasi, dilaporkan, dan dikelola sebelum penugasan dimulai.

2. Independensi fungsi audit internal

Fungsi audit internal harus memiliki kedudukan yang memungkinkan auditor menjalankan tugas tanpa intervensi yang tidak semestinya.

Independensi dapat diperkuat melalui:

• Piagam audit internal yang disetujui pimpinan.
• Jalur komunikasi langsung dengan direksi dan dewan komisaris.
• Akses kepada komite audit.
• Kewenangan mengakses dokumen, sistem, personel, dan aset.
• Larangan menjalankan tugas operasional yang akan diaudit.
• Perlindungan dari pembatasan ruang lingkup audit.

Independensi bukan berarti auditor terpisah sepenuhnya dari organisasi. Auditor tetap perlu memahami bisnis dan berkomunikasi dengan manajemen tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

3. Kompetensi dan kecermatan profesional

Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan risiko serta ruang lingkup penugasan.

Kompetensi yang dibutuhkan tidak terbatas pada akuntansi. Tim audit dapat membutuhkan pemahaman mengenai teknologi informasi, keamanan siber, hukum, perpajakan, operasional, manajemen risiko, fraud, data analytics, dan industri perusahaan.

Kecermatan profesional berarti auditor melakukan pekerjaan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, bukan memberikan jaminan bahwa seluruh kesalahan atau kecurangan pasti ditemukan.

4. Perencanaan berbasis risiko

Audit plan sebaiknya tidak hanya mengulang objek audit pada tahun sebelumnya.

Perencanaan perlu mempertimbangkan:

1. Tujuan strategis perusahaan.
2. Risiko utama organisasi.
3. Perubahan regulasi.
4. Perubahan proses dan sistem.
5. Riwayat temuan audit.
6. Potensi fraud.
7. Tingkat efektivitas pengendalian.
8. Masukan direksi, dewan komisaris, dan manajemen.
9. Ketersediaan sumber daya audit.

Objek dengan risiko lebih tinggi seharusnya memperoleh prioritas dan cakupan audit yang lebih memadai.

5. Bukti dan dokumentasi audit

Kesimpulan auditor harus didukung oleh informasi yang cukup, relevan, andal, dan dapat digunakan.

Dokumentasi audit dapat mencakup:

• Audit plan.
• Surat penugasan.
• Risk and control matrix.
• Program kerja audit.
• Hasil wawancara.
• Bukti transaksi.
• Data hasil pengujian.
• Analisis auditor.
• Daftar temuan.
• Tanggapan auditee.
• Rencana tindakan.
• Bukti reviu supervisor.
• Laporan hasil audit.

Dokumentasi yang baik menciptakan audit trail sehingga proses, bukti, pertimbangan, dan kesimpulan auditor dapat ditelusuri kembali.

6. Komunikasi hasil audit

Laporan audit harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan disampaikan tepat waktu.

Setiap temuan idealnya menjelaskan:

• Kondisi yang ditemukan.
• Kriteria atau ketentuan yang seharusnya dipenuhi.
• Penyebab permasalahan.
• Risiko atau dampak.
• Rekomendasi perbaikan.
• Tanggapan manajemen.
• Penanggung jawab tindak lanjut.
• Target waktu penyelesaian.

Penggunaan kategori tingkat risiko juga perlu memiliki definisi dan metodologi yang konsisten.

7. Pemantauan tindak lanjut

Pekerjaan audit tidak selesai ketika laporan diterbitkan.

Fungsi audit internal perlu memantau apakah rencana tindakan telah dilaksanakan dan apakah tindakan tersebut benar-benar menyelesaikan akar masalah.

Status tindak lanjut dapat diklasifikasikan menjadi:

• Belum dimulai.
• Sedang diproses.
• Selesai dan menunggu verifikasi.
• Selesai serta telah diverifikasi.
• Melewati tenggat waktu.
• Risiko diterima oleh manajemen.

Apabila manajemen menerima risiko yang dinilai terlalu tinggi bagi organisasi, kepala audit internal perlu mengomunikasikannya kepada pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

8. Penjaminan dan peningkatan kualitas

Fungsi audit internal perlu memiliki program penjaminan dan peningkatan kualitas atau Quality Assurance and Improvement Program.

Program ini dapat meliputi:

• Supervisi setiap penugasan.
• Reviu internal berkelanjutan.
• Penilaian mandiri secara berkala.
• Evaluasi kompetensi auditor.
• Pengukuran kinerja audit internal.
• Pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan.
• Penilaian eksternal oleh pihak independen.
• Penyusunan rencana peningkatan kualitas.

Tujuannya bukan hanya membuktikan kepatuhan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan nilai fungsi audit bagi organisasi.

Tahapan Penerapan Standar Audit Internal di Perusahaan

Perusahaan dapat menerapkan standar audit internal melalui tahapan berikut.

1. Tentukan regulasi dan standar yang relevan

Identifikasi status perusahaan, sektor usaha, regulator, struktur kepemilikan, dan kewajiban tata kelola.

Perusahaan publik perlu memperhatikan regulasi OJK, sedangkan organisasi pemerintah menggunakan SAIPI. Perusahaan swasta dapat menggunakan GIAS sebagai rujukan profesional utama.

2. Lakukan gap analysis

Bandingkan kondisi fungsi audit saat ini dengan persyaratan standar.

Gap analysis dapat mencakup:

• Kedudukan organisasi.
• Piagam audit internal.
• Independensi.
• Kompetensi tim.
• Metodologi audit.
• Audit universe.
• Penilaian risiko.
• Dokumentasi.
• Pelaporan.
• Pemantauan tindak lanjut.
• Program peningkatan kualitas.

Hasilnya digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan.

3. Susun atau perbarui Piagam Audit Internal

Piagam audit internal harus menjelaskan mandat, ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab, dan jalur pelaporan fungsi audit.

Piagam juga perlu mengatur akses auditor terhadap dokumen, sistem, personel, lokasi, dan pihak terkait lainnya.

4. Bangun audit universe dan risk assessment

Audit universe merupakan daftar seluruh unit, proses, sistem, proyek, entitas, dan aktivitas yang berpotensi menjadi objek audit.

Setiap objek kemudian dinilai berdasarkan risiko, materialitas, kompleksitas, perubahan, riwayat temuan, serta tingkat pengendaliannya.

5. Susun rencana audit berbasis risiko

Rencana audit perlu memuat objek, tujuan awal, estimasi waktu, sumber daya, jadwal, dan prioritas penugasan.

Rencana tersebut harus cukup fleksibel untuk menanggapi risiko baru atau perubahan bisnis yang signifikan.

6. Standarkan metodologi dan kertas kerja

Perusahaan perlu mempunyai metodologi yang konsisten dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut.

Template dan prosedur standar dapat digunakan untuk:

• Perencanaan penugasan.
• Penyusunan program audit.
• Pengujian pengendalian.
• Pengambilan sampel.
• Pendokumentasian bukti.
• Penyusunan temuan.
• Reviu supervisor.
• Pelaporan.
• Pemantauan rekomendasi.

Baca juga: Contoh Kertas Kerja Audit Perusahaan untuk Perbaikan Operasional

7. Tingkatkan kompetensi auditor

Susun competency matrix dan rencana pengembangan berdasarkan kebutuhan audit.

Pengembangan dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, mentoring, rotasi penugasan, studi kasus, dan pemanfaatan tenaga ahli.

8. Terapkan quality assurance

Tetapkan indikator kinerja fungsi audit dan lakukan evaluasi secara rutin.

Manajemen juga perlu menilai apakah audit internal telah memberikan insight yang relevan, menyampaikan laporan tepat waktu, dan mendorong perbaikan pengendalian secara nyata.

Baca juga: Quality Assurance: Pengertian, Gaji, Tugas, & Tanggung Jawab

Dokumen yang Perlu Disiapkan Perusahaan

Untuk mendukung penerapan standar audit internal di Indonesia, perusahaan setidaknya perlu menyiapkan:

1. Piagam Audit Internal.
2. Kode etik auditor internal.
3. Manual atau metodologi audit.
4. Audit universe.
5. Risk assessment.
6. Rencana audit tahunan.
7. Rencana sumber daya audit.
8. Surat penugasan.
9. Program kerja audit.
10. Template kertas kerja.
11. Mekanisme penyimpanan bukti.
12. Matriks penilaian temuan.
13. Template laporan audit.
14. Daftar rekomendasi dan rencana tindakan.
15. Prosedur pemantauan tindak lanjut.
16. Program penjaminan dan peningkatan kualitas.
17. Daftar kompetensi serta pelatihan auditor.
18. Kebijakan pengelolaan konflik kepentingan.
19. Kebijakan retensi dan kerahasiaan dokumen.
20. Laporan kinerja fungsi audit internal.

Dokumen tersebut perlu disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, risiko, serta tingkat kompleksitas perusahaan.

Tantangan Penerapan Standar Audit Internal

Beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan antara lain:

Independensi yang belum memadai

Auditor dapat mengalami kesulitan ketika jalur pelaporannya berada di bawah unit yang menjadi objek audit atau ketika ruang lingkup audit dibatasi oleh manajemen.

Perencanaan belum berbasis risiko

Program audit masih berfokus pada siklus rutin tanpa menghubungkannya dengan risiko strategis dan perubahan bisnis.

Dokumentasi tersebar

Kertas kerja, bukti audit, tanggapan auditee, dan pemantauan rekomendasi tersimpan dalam email atau file terpisah sehingga sulit ditelusuri.

Kompetensi auditor belum merata

Perubahan teknologi dan model bisnis membutuhkan auditor yang tidak hanya memahami keuangan, tetapi juga risiko digital, keamanan informasi, operasional, dan analisis data.

Tindak lanjut terlambat

Rekomendasi audit tidak segera diselesaikan karena tidak ada penanggung jawab, tenggat waktu, pengingat, dan mekanisme eskalasi yang jelas.

Audit belum menghasilkan insight strategis

Laporan terlalu fokus pada kesalahan administratif tanpa mengidentifikasi akar masalah, risiko bisnis, atau peluang perbaikan proses.

Peran Teknologi dalam Mendukung Kepatuhan terhadap Standar Audit

Penerapan standar tidak hanya bergantung pada dokumen kebijakan. Perusahaan juga membutuhkan proses yang konsisten, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Penggunaan aplikasi audit internal dapat membantu perusahaan dalam:

1. Menyusun audit universe dan risk assessment.
2. Mengelola rencana audit tahunan.
3. Membagikan tugas kepada anggota tim.
4. Menyimpan kertas kerja secara terpusat.
5. Mendokumentasikan bukti dan hasil pengujian.
6. Menjalankan proses reviu serta persetujuan.
7. Mengelola temuan dan rekomendasi.
8. Memantau rencana tindakan.
9. Mengirimkan pengingat tindak lanjut.
10. Menyediakan dashboard status audit.

Teknologi tidak menggantikan pertimbangan profesional auditor. Namun, sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan ketertelusuran, konsistensi, transparansi, serta efisiensi proses audit.

Kesimpulan

Standar audit internal di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu pedoman yang berlaku untuk seluruh organisasi.

Perusahaan swasta dapat mengacu pada Global Internal Audit Standards dari The IIA. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan SAIPI, sedangkan emiten, perusahaan publik, dan lembaga jasa keuangan harus memenuhi ketentuan OJK serta regulasi sektor masing-masing.

Terlepas dari standar yang digunakan, fungsi audit internal perlu memenuhi prinsip integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, perencanaan berbasis risiko, dokumentasi yang memadai, komunikasi hasil, pemantauan tindak lanjut, serta peningkatan kualitas berkelanjutan.

Penerapan standar yang tepat akan membantu perusahaan mengubah audit internal dari sekadar fungsi pemeriksaan menjadi mitra strategis dalam memperkuat tata kelola, mengelola risiko, dan meningkatkan efektivitas operasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Tingkatkan Pengelolaan Audit Internal bersama Audithink

Penerapan standar audit membutuhkan proses yang terstruktur, dokumentasi yang konsisten, serta pemantauan tindak lanjut yang transparan.

Audithink membantu organisasi mendigitalisasi dan mengelola proses audit internal dalam satu sistem yang lebih terintegrasi. Coba demo gratis sekarang juga untuk mendapatkan berbagai akses/fitur yang ditawarkan oleh Audithink.